Rakyat Harus Mengambil Hak Konstitusi dan Demokrasinya

- 29 Juni 2020, 03:16 WIB
MPPK2N Doc MPPK2N


WARNAMEDIABALI - Masyarakat di Indonesia iini mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama, dan masyarakat juga harus mengetahui segala administrasi dan anggaran secara transparan.

Sebagai warga yang bertanggung jawab atas pembangunan dan kemajuan negara kita bersama-sama mengawasi jangan sampai ada penyimpangan.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan perubahannya, Permendagri Nomor 46 Tahun 2016, Nomor 114 Tahun 2014, Nomor 20 Tahun 2018, Permendesa Nomot 17 Tahun 2019, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018, maka rakyat adalah pemilik tunggal kedaulatan dalam NKRI ini. Oleh sebab itu rakyat harus berani meminta Informasi dan Dokumentasi publik desa dan dilibatkan dalam hal-hal sebagai berikut:

Baca Juga: Sejarah Aksi Spionase Pierre Tendean di Malaysia yang Perlu Diketahui

1. Harus dilibatkan dalam pembahasan Perdes tentang RPJMDes, RKPDes, dan APBDes.
2. Harus dikasih dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes, IPPDes, dan IPRP-APBDes.
3. Harus dilibatkan dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan anggaran.
4. Harus dikasih apabila minta dokumen perencanaan kegiatan anggaran (RAB, SPP, STPJB, dll)
5. Harus dikasih apabila minta DLPA (SPJ era sebelumnya) dan dilampirkan seluruh dokumen anggarannya (RAB, kwitansi, dan nota belanjanya).

Baca Juga: Tim New Elang Polrestabes Semarang Amankan 4 Pemuda

Permintaan terhadap hal-hal di atas ditujukan kepada Pemdes (Kades dan atau PPID Desa). Bila dipersulit atau tidak dikaaih, rakyat bisa minta melalui BPD. Dan bila masih tidak dikaaih, rakyat bisa menuntut Pemdes dan BPD di Komisi Informasi Publik Kabupaten dalam sengketa dokumentasi publik.

Baca Juga: Aksi Bunuh Diri Seorang Prajurit yang Bertugas di Afganistan

Apabila BPD tidak mendukung rakyat dalam memenuhi hak konstitusi dan demokrasinya, maka rakyat dapat melakukan peradilan tertinggi desa, yaitu Peradilan Rakyat. karena rakyat pemilik tunggal kedaulatan.

Baca Juga: Perawat di Keroyok Keluarga Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia

kenapa demikian?
Karena azas pengelolaan keuangan menggariskan, yaitu:
1. Transparan:
Ini sebagai petunjuk perwujudan:
a. Memudahkan akses publik terhadap informasi
b. Penyebartahuan informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa
Untuk:
a. Memenuhi hak masyarakat
b. Menghindari konfliK

Baca Juga: Perawat di Keroyok Keluarga Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia

2. Akuntabel
Ini sebagai petunjuk perwujudan:
a. Laporan Pertanggungjawaban
b. Informasi kepada publik
Untuk:
a. Mendapatkan legitimasi masyarakat
b. Mendpatkan kepercayaan publik

Baca Juga: Cuma Butuh di Nafkahi, Dewi Persik Mengaku Ingin Bercerai

3. Partisipatif
Ini sebagai petunjuk perwujudan:
a. Keterlibatan efektif masyarakat
b. Membuka ruang bagi peran serta masyarakat
Untuk:
a. Memenuhi hak masyarakat
b. Menumbuhkan rasa memiliki
c. Meningatkan keswadayaan masyarakat

Baca Juga: Manfaat Masker Kunyit Madu Untuk Masker Wajah

4. Tertib dan Disiplin Anggaran
Ini sebagai petunjuk perwujudan:
a. Taat hukum
b. Tepat waktu, tepat jumlah
c. Sesuai prosedur
Untuk:
a. Menghindari penyimpangan
b. Meningkatkan prefesionalitas

Halaman:

Editor: Bayu Ardiansyah

Sumber: MPPK2N


Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X